Politik/Ming-20-12-2015/21:19-WIB/LPI Beri Catatan Politik Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi – JK

Minggu 20 Desember 2015 || 21 : 19 WIB

Kategori : Politik

Penulis   : 801 / Riri

                          

LPI Beri Catatan Politik Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi – JK

  

8GlobaliTa – Jakarta, Menjelang tutup tahun 2015, Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) memberikan sorotan dan catatan politik dengan mengevaluasi secara kualitatif atas Kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama tahun 2015.

Penilaian tersebut disampaikan LPI dalam acara Diskusi Pers yang diselenggarakan di salah satu hotel di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (20/11/2015) dengan tema “Catatan Politik 2015”. Hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber yaitu Eko Sulistyo – Kantor Staf Kepresidenan Deputi IV Bidang Komunikasi Politik, Don Bosco Salamun – Pemred Berita Satu TV, Rosarita Niken Widiastuti – Direktur Utama LPP RRI, Sinyo Harry Sarundajang – Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), J Osdar – Wartawan Senior Harian Kompas, Fachri Ali – Lembaga Studi Pengembangan Etika, Ferdy Hasiman – Peneliti LPI, dengan moderator Boni Hargens – Direktur LPI.

Menurut Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berjalan lebih dari setahun. Banyak analisis dan survey dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah. LPI tidak melakukan evaluasi kuantitatif seperti survey, tetapi hanya melakukan telaah kualitatif untuk menyajikan secara objektif maju-mundur kinerja setiap kementerian dalam tubuh pemerintahan.

 

Namun demikian, kata Hargens tidak semua program dan aktivitas di kementerian diangkat  dalam sajian diskusi ini, hanya beberapa program atau aktivitas yang dinilai representative untuk menilai kinerja kementerian tersebut.

“Secara umum, LPI menilai pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah berhasil mewujudkan pembangunan di segala lini. Melihat kondisi selama tahun 2015, kami melihat ada harapan dankeyakinan bahwa dalam tahun-tahun ke depan, pemerinthan jauh lebih berhasil,” jelas Boni Hargens.

“Kita sebagai civitas society wajib memberikan penilaian objektif secara hitam putih maju mundurnya suatu pemerintahan demi kemajuan bangsa ke depan, dan itu menurut saya sesuatu yang wajib dilakukan agar masyarakat melihat seperti apa menteri-menteri Jokowi dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2015, dan ini untuk membantu presiden dalam menilai para menterinya, sehingga dapat memutuskan mana yang perlu di evaluasi dan tidak,” kata Boni Hargens, kepada 8GlobaliTa dan Puteriputeri, selepas acara diskusi, Minggu (20/12/2015).

“Dan diharapkan ini menjadi input bagi presiden, itu sebab kami mengundang  Deputi Istana di acara ini, dan beliau sudah menyakinkan saya, bahwa presiden akan baca ini,” tambah Hargens.

 

Dielaskan Hargens, meski LPI tidak berpretensi mengukur keberhasilan atau kegagalan setiap kementerian, tetapi hanya memberikan informasi yang dihimpun dan dari observasi lapangan untuk mengetahui lebih mendalam dan detail bagaimana kinerja para menteri selama tahun 2015. namun LPI menilai ada sejumlah menteri mempunyai kinerja yang sukses. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri PANRB, Menteri Perhubungan, Sekretaris Kabinet, Menkominfo, Menko Kemaritiman, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agraria, Menteri Lingkungan dan Kehutanan, Menteri Sosial, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pariwisata, Panglima TNI dan Kapolri.

“Kementerian-kementerian lain juga melakukan kemajuan, tetapi masih perlu peningkatan yang signifikan dalam kinerja,” kata Hargens.

“Bahwa dalam evalasi ini memang ada menteri yang gagal dan ada menteri yang sukses, namun secara riil, selebihnya, kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada public untuk menilainya, apakah menteri-menteri berhasil atau gagal dalam mewujudkan program nawacita,” tambahnya.

“Presiden juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap mereka. Masalah di evaluasi dan apakah nantinya diresufle atau diberi teguran, itu hak prerogative presiden,” jelas Hargens.

 

Menurut LPI, masih banyak menteri yang belum terlihat bekerja, seperti Sofyan Djalil. Konsepnya lemah, kinerjanya apalagi tidak terlihat. Selain itu menteri Pertanian.

“Jokowi mengkampanyekan ketahanan pangan, tapi ini menteri pertanian kita kok, malah kita mau import, terus fluktuasi pertanian yang tidak jelas. Ini tanah Indonesia subur, luas, kita kok tidak punya stabilitas, komoditas, ekonomi, gimana ini? itu mau jadi apa pertanian kita,” kata Hargens dengan nada nampak kecewa.

“Kalau punya platform cetak biru (blue print) nya mungkin kita lebih ada optimisme, tapi ini dia tidak punya,” tambah Boni Hargens lagi.

Menurut Hargens Jokowi perlu melakukan evaluasi kepada menteri-menteri yang tidak berhasil dalam kinerjanya, hal ini perlu dilakukan dalam rangka reshufel kabinet tutup tahun 2015 ini.

“Akan tetapi hal itu terserah presiden saja, karena hak sepenuhnya adalah hak prerogative presiden,” kata Hargens.

Disinggung tentang Menteri Susi yang tidak dikemntari, Hargens mengaku, karena memang Susi berhasil. “Saya kira saya tidak punya kritik apapun, karena saya kira menteri Susi menjadi tulang punggung Jokowi,”.

Bahkan dikatakan Hargens, jika mau disebut, hanya ada beberapa orang menteri yang menjadi tulang punggung Jokowi, Selain Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yaitu diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, Mendagri, Cahyo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Ya hanya itu. Kalau adalagi sejumlah orang-orang seperti mereka di dalam kabinet Pemerintahan Jokowi ini, Pebangunan dan penyelamatan bangsa akan lebih cepat bergerak maju,” tegas Boni Hargesn, menutup perbincangan.

Senada dengan hal itu, tokoh nasional dan masyarakat serta pemerhati politik dan keselamatan bangsa, H Azhari Boy Datuk R Mulie, yang juga anggota HMI angkatan 66, mengatakan bahwa memang untuk bisa membangun negara dan bangsa ini agar maju pesat dan cepat selamat dari krisis. Pemerintahan Jokowi memerlukan orang-orang seperti, Menteri Susi Pudjiastuti dan Rizal Ramli.

“Perlu dipilih lagi orang-orang seperti ini, duduk di kementerian, untuk bisa membantu Jokowi, di ekonomi misalnya, bisa saja Ichsanuddin Noorsy, dia itu kan ahlinya ekonomi, atau lainnya, yang memiliki kemampuan bukan sekedar teori tapi praktek juga,” kata H Azhari Boy Datuk R Mulie yang juga pendiri Yayasan HAMKA. (8globaliTa – 801 / Riri